PKn_Penggolongan Hukum

PENGGOLONGAN HUKUM

Penggolongan hukum menurut Dudu Duswara Machmudin dan C.S.T kansil dapat dilihat pada table berikut.

Jenis Penggolongan	Macamnya	Pengertiannya	Contohnya
Berdasarkan sumbernya	Hukum Undang-Undang Hukum adat dan hukum kebiasaan Hukum yurisprudensi Hukum traktat Hukum doktrin	Hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan Hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan Hukum yang ditetapkan oleh Negara peserta perjanjian internasional Hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal	UU pemilu Hukum adat minangkabau KUHP Hukum batas Negara
Berdasarkan bentuknya	Hukum tertulis Hukum tidak tertulis	Hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara Hukum tertulis terbagi atas : a)       Hukum tertulis yang dikondifikasi b)       Hukum tertulis yang tidak dikondifikasi Hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat yang bersangkutan	KUHP, KUHD, KUHAP, UU, Keppres, PP, dll. Hukum kebiasaan dan hukum adat
Berdasarkan isinya	Hukum public Hukum privat	Hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dan Negara yang menyangkut kepentingan umum/publik Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi	Hukum tata Negara, hukum pidana, hukum acara pidana Hukum perdata, hukum dagang, hukum waris
Berdasarkan tempat berlakunya	Hukum nasional Hukum internasional Hukum asing Hukum gereja	Hukum yang berlaku di dalam suatu Negara Hukum yang mengatur hubungan antara dua Negara atau lebih Hukum yang berlaku dalam Negara lain Kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya	Hukum Australia, hukum Indonesia, dll Hukum kewarganegaraan, hukum perang, hukum perdata internasional, dll Hukum gereja vatikan roma
Berdasarkan masa berlakunya	Hukum posotif (Jus Constitutum) Hukum yang akan datang (Jus Cinstituendum) Hukum universal, hukum asasi atau hukum alam	Hukum yang berlaku saat ini Hukum yang dicita-citakan, diharapkan atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang Hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, dimana pun dan terhadap siapapun	Hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang Hukum pidana nasional yang hingga saat ini masih disusun Piagam PBB tentang DUHAM
Berdasarkan cara mempertahankannya	Hukum material (menimbulkan hak dan kewajiban) Hukum formal	Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesame anggota masyarakat dengan penguasa Negara, antar anggota masyarakat dengan penguasa Negara Hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hal seseorang telah dilanggar oleh orang lain.	KUH pidana, KUH perdata, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan sifatnya	Kaidah hukum yang memaksa Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi	Hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya Kaidah yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan.	Ketentuan pasal 340 KUH Pidana Ketentuan pasal 1152 KUH Perdata

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK