PKn_Hakikat NKRI

HAKIKAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI berdiri tidak bisa lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan adanya Negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para pendiri Negara (the founding fathers) bahwa NKRI yang hendak didirikan haruslah mengatasi kelompok dan golongan yang beragam karena Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan ras yang tersebar di seluruh nusantara. NKRI merdeka yang akan didirikan hendaknya merupakan Negara yang mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, daerah dan golongan tertentu. 

B.Indo_Proposal

PROPOSAL

1.      Pengertian proposal

Proposal kegiatan: rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang bersifat formal. Proposal berasal dari kata Propositum yang berarti menampilkan ke muka, membayangkan, mengajukan, mengusulkan.

Kemampuan membuat proposal, laporan pertanggungjawaban, dan surat-surat kegiatan merupakan salah satu pokok materi yang perlu diberikan dalam organisasi atau pelaksanaan kegiatan.

2.      Beberapa jenis proposal

Berdasarkan bentuknya, proposal dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: proposal berbentuk formal, semiformal, dan nonformal.

Proposal berbentuk formal terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:

Pajak_PTKP

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan tambahan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung atau menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya penghasilan kena pajak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK/03/2005 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Maka ditetapkan peraturan menteri keuangan tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak

PENGHASILAN KENA PAJAK

A.    Pengertian penghasilan kena pajak
   Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan kena pajak diperoleh dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan.

B.     Biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tak boleh dikurangkan

1.      Biaya yang boleh dikurangkan

Dalam pasal 6 UURI No. 17 Tahun 2000 ditentukan biaya-biaya yang boleh dikurangkan untuk menentukan penghasilankena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah :

PKn_Penggolongan Hukum

PENGGOLONGAN HUKUM

Penggolongan hukum menurut Dudu Duswara Machmudin dan C.S.T kansil dapat dilihat pada table berikut.

Jenis Penggolongan	Macamnya	Pengertiannya	Contohnya
Berdasarkan sumbernya	Hukum Undang-Undang Hukum adat dan hukum kebiasaan Hukum yurisprudensi Hukum traktat Hukum doktrin	Hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan Hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan Hukum yang ditetapkan oleh Negara peserta perjanjian internasional Hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal	UU pemilu Hukum adat minangkabau KUHP Hukum batas Negara
Berdasarkan bentuknya	Hukum tertulis Hukum tidak tertulis	Hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara Hukum tertulis terbagi atas : a)       Hukum tertulis yang dikondifikasi b)       Hukum tertulis yang tidak dikondifikasi Hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat yang bersangkutan	KUHP, KUHD, KUHAP, UU, Keppres, PP, dll. Hukum kebiasaan dan hukum adat
Berdasarkan isinya	Hukum public Hukum privat	Hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dan Negara yang menyangkut kepentingan umum/publik Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi	Hukum tata Negara, hukum pidana, hukum acara pidana Hukum perdata, hukum dagang, hukum waris
Berdasarkan tempat berlakunya	Hukum nasional Hukum internasional Hukum asing Hukum gereja	Hukum yang berlaku di dalam suatu Negara Hukum yang mengatur hubungan antara dua Negara atau lebih Hukum yang berlaku dalam Negara lain Kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya	Hukum Australia, hukum Indonesia, dll Hukum kewarganegaraan, hukum perang, hukum perdata internasional, dll Hukum gereja vatikan roma
Berdasarkan masa berlakunya	Hukum posotif (Jus Constitutum) Hukum yang akan datang (Jus Cinstituendum) Hukum universal, hukum asasi atau hukum alam	Hukum yang berlaku saat ini Hukum yang dicita-citakan, diharapkan atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang Hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, dimana pun dan terhadap siapapun	Hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang Hukum pidana nasional yang hingga saat ini masih disusun Piagam PBB tentang DUHAM
Berdasarkan cara mempertahankannya	Hukum material (menimbulkan hak dan kewajiban) Hukum formal	Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesame anggota masyarakat dengan penguasa Negara, antar anggota masyarakat dengan penguasa Negara Hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hal seseorang telah dilanggar oleh orang lain.	KUH pidana, KUH perdata, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan sifatnya	Kaidah hukum yang memaksa Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi	Hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya Kaidah yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan.	Ketentuan pasal 340 KUH Pidana Ketentuan pasal 1152 KUH Perdata

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK

PKn_Hukum

PENGERTIAN HUKUM

Menurut KBBI, hukum merupakan peraturan atau adat yang  secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, UU, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.

Pengertian hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

a.       Hugo de Groot dalam “ De Jure Belli Ac Facis” (1625) mengatakan hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.

b.      Van villenhoven dalam “ Het Adat Recht Van Nederland Indie” mengatakan hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak dan terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

c.       Aristoteles mengatakan hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa.

Bahasa Indonesia

MACAM-MACAM KALIMAT

A.  Kalimat langsung

Adalah kalimat yang mempergunakan tanda petik atau kalimat yang langsung diucapkan oleh yang mengucapkan, bertanya, berseru atau mengucapkan sesuatu.

Contoh :

-          Aditya berkata :” Nanti sore saya akan berkunjung ke rumahmu.

B.   Kalimat tak langsung

Adalalh kalimat yang tidak mempergunakan tanda petik atau bukan diucapkan secara langsung oleh yang mengucapkan sesuatu.

Contoh :

-          Bapak berkata bahwa semua anaknya harus disiplin.

Kata Mutiara

KATA MUTIARA

-          Cinta dan batuk tidak dapat disembunyikan.

-          Cinta adalah beban alam yang diperindah oleh khayal.

-          Contoh yang baik adalah nasehat yang terbaik.

-          Contoh yang baik, lebih bermanfaat daripada petuah yang baik.

-          Dalam pengalaman yang menyakitkan seringkali menemukan kegembiraan.

-          Diam adalah senjata ampuh.

-          Dunia berputar dan porosnya adalah uang.

-          Hidup ini tidak akan pernah manis bagi orang yang selalu kecut kepada lingkungannya.

-          Hutang tidak dapat dibayar dengan pembicaraan yang bijaksana.